SUMATERA UTARA — Dua proyek pembangunan jalan senilai sekitar Rp165 miliar di Kabupaten Padang Lawas Utara menjadi salah satu titik penting dalam pengembangan perkara dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara. Anggaran kedua proyek tersebut disebut tidak tercantum dalam APBD murni 2025, tetapi kemudian dialokasikan melalui pergeseran anggaran sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).
Dalam persidangan perkara korupsi proyek jalan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan, Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut Muhammad Haldun menerangkan bahwa pendanaan kedua proyek tersebut tidak berasal dari alokasi APBD murni.
Anggaran kemudian dialokasikan melalui pergeseran dana sejumlah OPD. Mekanisme perubahan alokasi itu disebut berlangsung hingga enam kali melalui peraturan gubernur (Pergub).
Fakta tersebut menjadi perhatian karena menyangkut proses perencanaan, perubahan alokasi, dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran daerah. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun menyatakan penyidikan perkara proyek jalan Sumatera Utara masih berjalan dan dapat dikembangkan sesuai bukti yang ditemukan.
Dua proyek, satu persoalan penganggaran
Dua ruas yang menjadi sorotan adalah Sipiongot–Batas Labuhan Batu dan Sipiongot–Hutaimbaru di Kabupaten Padang Lawas Utara. Keduanya merupakan proyek pembangunan jalan yang menggunakan anggaran pemerintah daerah.
Dalam kesaksiannya, Muhammad Haldun menjelaskan bahwa anggaran proyek tidak tercantum dalam APBD murni 2025. Pendanaan kemudian dialokasikan melalui pergeseran anggaran dari sejumlah OPD.
Persoalan semakin menjadi perhatian setelah mekanisme tersebut disebut mengalami perubahan hingga enam kali melalui Pergub.
Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, perubahan alokasi anggaran perlu dapat dijelaskan melalui dokumen perencanaan, dasar hukum, proses persetujuan, serta pertanggungjawaban pejabat yang terlibat.
Karena itu, pertanyaan penting dalam perkara ini bukan hanya berapa nilai proyeknya, tetapi juga bagaimana kebutuhan pembangunan ditetapkan, dari mana anggarannya dialihkan, dan siapa yang mengambil keputusan pada setiap tahap.
Nama Bobby muncul melalui keterangan persidangan
Nama Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution muncul dalam persidangan setelah mantan Kepala Dinas PUPR Sumut Topan Obaja Putra Ginting mengaku pernah melaporkan rencana pembangunan kedua ruas jalan tersebut kepadanya.
Topan menyebut proyek tersebut merupakan bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) gubernur dan wakil gubernur. Keterangan itu menjadi salah satu informasi yang diperhatikan dalam pengembangan perkara.
Sebelumnya, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Medan Khamozaro Waruwu meminta jaksa penuntut umum menghadirkan Bobby dan mantan Penjabat Sekretaris Daerah Sumut Effendy Pohan untuk memberikan keterangan mengenai proses pergeseran anggaran.
Permintaan menghadirkan seseorang sebagai saksi tidak sama dengan penetapan tersangka. Demikian pula, laporan rencana pembangunan kepada kepala daerah tidak dengan sendirinya membuktikan adanya tindak pidana.
Fakta-fakta tersebut perlu diuji bersama dokumen penganggaran, keterangan pejabat terkait, proses pengadaan, dan bukti lain yang diperoleh penyidik.
KPK membuka peluang pengembangan ke pemerintah daerah
Pada 22 Oktober 2026, Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menyatakan penyidik membuka peluang mengembangkan perkara kepada pihak-pihak di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara maupun Kementerian Pekerjaan Umum.
Pernyataan itu disampaikan ketika KPK menjelaskan perkembangan penanganan klaster proyek jalan nasional di lingkungan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumut.
Artinya, penyidikan tidak berhenti pada pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Namun, pengembangan terhadap pihak lain tetap bergantung pada temuan dan bukti dalam proses penyidikan.
Dalam perkembangan perkara ini, proyek jalan APBD di lingkungan Dinas PUPR Sumut dan proyek jalan nasional di lingkungan BBPJN Sumut harus dibedakan. Keduanya memiliki sumber anggaran, lingkup pekerjaan, serta pihak-pihak yang perlu ditelusuri secara tersendiri.
Perkara berawal dari OTT Juni 2025
KPK memulai penanganan perkara ini melalui operasi tangkap tangan pada 26 Juni 2025. OTT tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di lingkungan Dinas PUPR Sumut dan Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I BBPJN Sumut.
Dua hari kemudian, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka, yaitu Topan Obaja Putra Ginting, Rasuli Efendi Siregar, Heliyanto, Muhammad Akhirun Piliang, dan Muhammad Rayhan Dulasmi Piliang.
Perkara awal mencakup empat proyek pembangunan jalan di lingkungan Dinas PUPR Sumut dan dua proyek di Satker PJN Wilayah I BBPJN Sumut. Total nilai enam proyek tersebut mencapai sekitar Rp231,8 miliar.
Angka Rp231,8 miliar tersebut merupakan nilai keseluruhan enam proyek dalam perkara awal. Nilainya berbeda dari sekitar Rp165 miliar yang merujuk pada dua proyek jalan di Padang Lawas Utara yang menjadi sorotan dalam persidangan.
Delapan tersangka tambahan dari klaster BBPJN
Pengembangan penyidikan berlanjut pada 2026. KPK mengumumkan delapan tersangka tambahan yang berasal dari lingkungan BBPJN Sumatera Utara.
Mereka terdiri atas mantan Kepala BBPJN Sumut, mantan kepala satuan kerja di wilayah PJN I dan PJN II, serta sejumlah pejabat pembuat komitmen.
Pada 22 Oktober 2026, KPK menahan tujuh dari delapan tersangka tambahan tersebut. Satu tersangka lainnya, Dicky Erlangga, belum ditahan karena tidak memenuhi panggilan pemeriksaan pada saat itu.
Pengembangan ini menunjukkan bahwa penyidikan juga menelusuri proyek jalan nasional yang menggunakan anggaran APBN. Namun, penetapan delapan tersangka tambahan tersebut berada dalam klaster BBPJN dan tidak boleh langsung dikaitkan dengan dua proyek APBD senilai Rp165 miliar di Padang Lawas Utara.
Enam lokasi digeledah pada November
Perkembangan berikutnya terjadi pada 9–10 November 2026. KPK menggeledah enam lokasi di Sumatera Utara untuk mencari dan mengamankan bukti terkait penyidikan.
Lokasi tersebut meliputi kantor Satker PJN Wilayah I dan II BBPJN Sumut, dua rumah kontraktor, rumah mantan Kepala Dinas PUPR Sumut, serta rumah mantan pejabat satuan kerja BBPJN.
Penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik. Temuan tersebut akan digunakan untuk mendalami proses pembangunan jalan dan hubungan para pihak yang berkaitan dengan proyek.
Pada 11 November, KPK menjadwalkan pemeriksaan lima saksi dari unsur bendahara BBPJN, perusahaan kontraktor, serta pihak yang memiliki hubungan dengan perusahaan pelaksana proyek.
Pemeriksaan berlanjut pada 12 November dengan memanggil sejumlah saksi lain dari perusahaan dan lingkungan BBPJN Sumut. KPK menyatakan pendalaman diarahkan pada proses dan mekanisme pembangunan jalan di kedua lingkungan tersebut.
Lima pertanyaan yang perlu dijawab
Rangkaian fakta persidangan dan pengembangan penyidikan menyisakan sejumlah pertanyaan yang penting untuk dijawab agar perkara ini dapat dipahami secara utuh.
- Dasar pergeseran anggaran: Apa alasan dan landasan hukum perubahan alokasi hingga enam kali?
- Proses pengambilan keputusan: Siapa yang mengusulkan, mengevaluasi, dan menyetujui perubahan anggaran?
- Hubungan dengan pelaksanaan proyek: Bagaimana perubahan alokasi tersebut berkaitan dengan proses pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan?
- Aliran keuntungan: Apakah terdapat keuntungan yang diterima pihak tertentu dari pelaksanaan proyek dan bagaimana penyidik membuktikannya?
- Pertanggungjawaban pejabat: Siapa yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab pada setiap tahap penganggaran hingga pelaksanaan?
Pertanyaan tersebut bukan kesimpulan mengenai adanya pelanggaran. Semuanya merupakan aspek yang perlu dijelaskan melalui dokumen, keterangan saksi, dan hasil penyidikan.
Nama disebut bukan berarti telah menjadi tersangka
Hingga 14 November 2026, belum ada pengumuman resmi KPK yang menetapkan Bobby Nasution sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi proyek jalan Sumatera Utara.
Nama Bobby muncul melalui keterangan persidangan, sedangkan KPK menyatakan peluang pengembangan perkara ke lingkungan pemerintah daerah masih terbuka. Kedua hal tersebut harus dibedakan dari kesimpulan mengenai keterlibatan pidana.
Dalam pemberitaan sebelumnya, KPK juga pernah menyampaikan bahwa saat itu penyidik belum menemukan bukti keterlibatan Bobby dalam perkara tersebut. Pernyataan itu disampaikan pada November 2025 dan menggambarkan perkembangan penyidikan pada periode tersebut, bukan pengganti penilaian atas bukti yang mungkin ditemukan kemudian.
Karena itu, perkembangan berikutnya perlu dilihat dari keterangan resmi KPK, dokumen persidangan, serta hasil pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan proyek.
Kasus ini pada akhirnya bukan hanya tentang besarnya nilai pembangunan jalan. Hal yang perlu dijelaskan adalah bagaimana anggaran publik direncanakan, diubah, digunakan, dan diawasi. Jawaban atas rangkaian proses tersebut akan menentukan apakah terdapat penyimpangan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
ANTARA. (2026, October 22). KPK berpeluang kembangkan kasus jalan Sumut ke pihak Pemprov dan Kementerian PU. ANTARA News.
ANTARA. (2026, November 11). KPK panggil lima saksi kasus jalan Sumut usai geledah enam lokasi. ANTARA News.
ANTARA. (2026, November 13). KPK dalami proses pembangunan jalan oleh BBPJN dan Dinas PUPR Sumut. ANTARA News.
Tirto. (2025, September 26). KPK siap undang Bobby Nasution di sidang korupsi proyek jalan. Tirto.
Tirto. (2025, November 17). KPK belum temukan keterlibatan Bobby di kasus proyek jalan Sumut. Tirto.