PIKIRAN SUPER | JAKARTA — Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal melayangkan somasi terbuka kepada dua akun Instagram yang disebut menyebarkan informasi mengenai dugaan pertemuannya dengan Duta Besar Singapura untuk Indonesia. Melalui kuasa hukumnya, Dino meminta kedua akun menghentikan penyebaran informasi tersebut, menghapus unggahan terkait, serta menyampaikan klarifikasi dan permintaan maaf secara terbuka.
Somasi bernomor 094/DPD/XI/2026/LMPP itu ditujukan kepada akun @dewanperwakilanetizen.id dan @mudabersuara.id. Surat yang diterbitkan pada 16 November 2026 tersebut memberikan waktu 3 x 24 jam kepada pihak yang dituju untuk memenuhi permintaan itu.
Perkembangan ini menjadi babak terbaru dari polemik informasi yang beredar di media sosial sejak Oktober lalu. Isunya bukan sekadar kabar pertemuan dengan pejabat asing, tetapi juga narasi yang mengaitkan dua tokoh Indonesia dengan dugaan agenda tertentu bersama pemerintah Singapura.
Berawal dari Isu Pertemuan pada 18 Oktober
Informasi yang kemudian dipersoalkan itu menyebut Dino Patti Djalal dan akademisi Saiful Mujani mendatangi kediaman Duta Besar Singapura untuk Indonesia pada 18 Oktober 2026.
Narasi tersebut beredar melalui sejumlah unggahan media sosial. Dalam beberapa publikasi, keduanya digambarkan sebagai tokoh yang berseberangan dengan pemerintah dan dikaitkan dengan dugaan agenda tersembunyi bersama pihak asing.
Isu itu muncul di tengah perbincangan mengenai hubungan Indonesia-Singapura. Sebelumnya, Dino sempat menyampaikan pandangan yang membantah anggapan bahwa Singapura berada di balik gejolak pasar saham Indonesia. Pernyataan tersebut menjadi salah satu konteks yang kemudian diikuti munculnya unggahan mengenai dugaan pertemuan dengan Dubes Singapura.
Namun, informasi mengenai pertemuan pada 18 Oktober tersebut kemudian dibantah oleh pihak-pihak yang disebut terlibat.
Dino Mengaku Berada di Perth, Saiful Mujani Juga Membantah
Pada 25 Oktober 2026, Dino menyampaikan klarifikasi melalui akun media sosialnya. Ia menyebut kabar mengenai kunjungannya ke kediaman Dubes Singapura sebagai informasi fiktif.
Dino menjelaskan bahwa pada 18 Oktober dirinya berada di Perth, Australia, selama beberapa hari untuk menghadiri kegiatan terkait perubahan iklim yang diselenggarakan Global Citizen. Ia mengatakan baru kembali ke Indonesia pada Selasa malam, 20 Oktober 2026.
Dino juga membantah pernah bertemu dengan Saiful Mujani sebagaimana digambarkan dalam unggahan yang beredar. Ia menegaskan tidak melakukan kunjungan ke kediaman Duta Besar Singapura pada tanggal yang disebutkan.
Saiful Mujani turut memberikan bantahan. Ia menyatakan tidak pernah bertemu ataupun berkomunikasi dengan Dino Patti Djalal maupun Duta Besar Singapura untuk Indonesia sebagaimana dituduhkan dalam informasi tersebut.
Kedutaan Singapura Tegaskan Kunjungan Tidak Pernah Terjadi
Pada hari yang sama, 25 Oktober 2026, Kedutaan Besar Singapura di Jakarta turut mengeluarkan pernyataan resmi. Pihak kedutaan menyatakan klaim mengenai kunjungan Dino Patti Djalal dan Saiful Mujani ke kediaman Duta Besar Singapura pada 18 Oktober tidak benar.
Kedutaan menegaskan bahwa kunjungan tersebut tidak pernah terjadi. Informasi yang beredar di media sosial itu disebut sebagai disinformasi dan akan ditangani melalui koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.
Bantahan dari Dino, Saiful, dan Kedutaan Singapura menjadi perkembangan penting dalam polemik tersebut. Artinya, klaim mengenai pertemuan yang menjadi dasar narasi di media sosial telah disangkal oleh pihak-pihak yang namanya disebut dalam informasi itu.
Kuasa Hukum Layangkan Somasi Terbuka
Meski bantahan telah disampaikan, Dino melalui kuasa hukumnya kemudian mengambil langkah hukum terhadap akun-akun yang disebut dalam surat somasi.
Dalam dokumen yang ditandatangani tim kuasa hukum dari Luhut Marihot Parulian Pangaribuan & Partner, Dino menyatakan bahwa informasi mengenai pertemuan tersebut masih terus disebarluaskan, disertai narasi dan tuduhan yang dinilai merugikan kehormatan serta nama baiknya.
Somasi terbuka itu meminta pemilik akun @dewanperwakilanetizen.id dan @mudabersuara.id untuk:
- Menghentikan penyebaran tuduhan yang dinilai tidak benar mengenai Dino Patti Djalal.
- Mencabut dan menghapus unggahan yang memuat tuduhan tersebut.
- Menyampaikan klarifikasi serta permintaan maaf secara terbuka melalui media yang sama.
Kuasa hukum memberikan tenggat waktu 3 x 24 jam sejak tanggal somasi. Apabila permintaan tersebut tidak dipenuhi, Dino disebut akan menempuh atau melanjutkan langkah hukum yang tersedia, termasuk pengaduan pidana kepada kepolisian.
Surat tersebut juga merujuk pada Pasal 433 dan Pasal 434 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Rujukan itu merupakan bagian dari argumentasi hukum pihak Dino, bukan penetapan bahwa akun-akun yang disebut telah terbukti melakukan tindak pidana.
Muda Bersuara Sudah Menyampaikan Permintaan Maaf
Perkembangan terbaru muncul dari akun Muda Bersuara. Pada 16 November 2026, media tersebut mengunggah pernyataan terbuka berisi klarifikasi dan permohonan maaf kepada Dino Patti Djalal.
Dalam pernyataannya, tim Muda Bersuara mengakui adanya kekeliruan dalam publikasi informasi mengenai isu pertemuan dengan Duta Besar Singapura. Mereka menyebut informasi yang sebelumnya diunggah ternyata tidak terverifikasi dan faktanya tidak benar.
Muda Bersuara juga menyatakan telah melakukan klarifikasi, meluruskan informasi, serta menghapus konten terkait. Mereka menyebut peristiwa tersebut sebagai pelajaran untuk lebih berhati-hati dalam memeriksa informasi sebelum dipublikasikan.
Permohonan maaf itu secara khusus ditujukan kepada Dino Patti Djalal. Muda Bersuara menyatakan menyesali kekeliruan tersebut dan kembali menegaskan pentingnya akurasi serta tanggung jawab dalam aktivitas jurnalistik.
Bagaimana dengan Akun Dewan Perwakilan Netizen?
Sementara itu, akun @dewanperwakilanetizen.id juga tercantum sebagai pihak yang menerima somasi terbuka. Namun, hingga materi yang tersedia saat artikel ini disusun, belum terlihat adanya pernyataan klarifikasi atau permintaan maaf terbuka dari akun tersebut.
Belum adanya pernyataan yang terlihat di media sosial tidak otomatis berarti pihak terkait menolak atau mengabaikan somasi. Respons mereka masih perlu dipantau, terlebih surat kuasa hukum memberikan tenggat waktu 3 x 24 jam sejak 16 November 2026.
Dengan demikian, perkembangan polemik ini belum sepenuhnya berakhir. Satu pihak yang disebut dalam somasi telah menyampaikan permohonan maaf, sedangkan tanggapan dari akun lainnya masih belum terlihat dalam informasi yang tersedia.
Persoalan Verifikasi Kembali Jadi Sorotan
Kasus ini memperlihatkan bagaimana sebuah klaim yang beredar di media sosial dapat berkembang menjadi polemik yang melibatkan tokoh publik, hubungan antarnegara, hingga langkah hukum.
Dalam laporan investigasinya, CNA Verify pada 29 Oktober 2026 mengungkap bahwa hampir 400 unggahan di berbagai platform media sosial menyebarkan atau mengulang klaim tidak berdasar mengenai Singapura, termasuk narasi pertemuan yang disebut tidak pernah terjadi. Unggahan-unggahan tersebut secara keseluruhan memperoleh hampir 12 juta tayangan.
Temuan itu menunjukkan bahwa persoalan informasi keliru di media sosial tidak selalu berhenti pada satu unggahan. Sebuah narasi dapat disalin dan disebarluaskan oleh banyak akun, sehingga semakin sulit dipisahkan dari informasi yang telah terverifikasi.
Perkembangan somasi Dino Patti Djalal kini menjadi bagian dari rangkaian persoalan tersebut. Publik masih menunggu apakah akun lain yang disebut dalam surat akan memberikan klarifikasi, serta apakah persoalan ini akan berlanjut ke proses hukum.
Bagaimana menurut kamu, apakah klarifikasi dan permintaan maaf terbuka sudah cukup untuk menyelesaikan persoalan informasi keliru di media sosial?