Slot Iklan Tersedia -  Pesan Iklan

Defisit APBN Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Turun dari Tahun Lalu

Defisit APBN hingga Oktober 2026 mencapai Rp379,3 triliun atau 1,47 persen PDB, lebih rendah dibandingkan periode yang sama 2025.

PIKIRAN SUPER | JAKARTA — Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencatat defisit Rp379,3 triliun hingga akhir Oktober 2026. Nilai tersebut setara 1,47 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), lebih rendah dibandingkan defisit pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Ilustrasi pengelolaan anggaran dan keuangan negara
Realisasi APBN menjadi salah satu indikator kondisi fiskal pemerintah.

Data Kementerian Keuangan menunjukkan defisit APBN pada Januari hingga Oktober 2026 turun 20,9 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025, ketika nilainya mencapai Rp479,5 triliun atau 2,01 persen terhadap PDB.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan posisi defisit tersebut masih sesuai dengan desain anggaran pemerintah. Pemerintah juga menargetkan defisit tetap berada di bawah tiga persen terhadap PDB.

Pendapatan negara mencapai Rp2.618 triliun

Hingga Oktober 2026, pendapatan negara tercatat sebesar Rp2.618 triliun atau sekitar 83 persen dari target APBN. Angka tersebut tumbuh 23,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Penerimaan perpajakan mencapai Rp2.064 triliun, terdiri atas penerimaan pajak sebesar Rp1.796,8 triliun serta kepabeanan dan cukai Rp267,2 triliun.

Di sisi lain, belanja negara mencapai Rp2.997,2 triliun atau 78 persen dari target. Realisasi tersebut meningkat 15,6 persen secara tahunan.

Belanja masih perlu direalisasikan pada akhir tahun

Dengan posisi tersebut, pemerintah masih memiliki anggaran sekitar Rp945,2 triliun yang perlu direalisasikan pada November dan Desember 2026. Pemerintah meminta kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah mempercepat penyelesaian belanja prioritas dengan tetap memperhatikan efisiensi.

Percepatan belanja menjadi perhatian karena realisasi anggaran tidak hanya berkaitan dengan penyerapan dana, tetapi juga waktu penyampaian manfaat program kepada masyarakat. Belanja yang terlambat dapat membuat dampak program pemerintah tidak optimal pada tahun berjalan.

Defisit perlu dibaca bersama kualitas belanja

Defisit APBN terjadi ketika pengeluaran negara lebih besar daripada pendapatan. Namun, besarnya defisit tidak dapat menjadi satu-satunya ukuran untuk menilai kesehatan keuangan negara.

Perkembangan penerimaan, komposisi belanja, pembiayaan, dan kemampuan pemerintah menjaga rasio defisit juga perlu diperhatikan. Penurunan defisit dibandingkan tahun lalu menjadi salah satu indikator positif, tetapi efektivitas belanja tetap menentukan manfaat anggaran bagi perekonomian.

Menjelang penutupan tahun, perhatian tertuju pada kemampuan pemerintah menyelesaikan belanja prioritas sekaligus menjaga disiplin fiskal di tengah kebutuhan pembiayaan berbagai program.

Apakah menurut kamu pemerintah sebaiknya lebih memprioritaskan percepatan belanja atau menjaga defisit tetap rendah?

Baca Juga
Posting Komentar
Berita Terbaru
  • Defisit APBN Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Turun dari Tahun Lalu
  • Defisit APBN Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Turun dari Tahun Lalu
  • Defisit APBN Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Turun dari Tahun Lalu
  • Defisit APBN Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Turun dari Tahun Lalu
  • Defisit APBN Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Turun dari Tahun Lalu
  • Defisit APBN Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Turun dari Tahun Lalu