PIKIRAN SUPER | JAKARTA — Setelah bertahun-tahun menjadi pembahasan, Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset akhirnya disahkan menjadi undang-undang. DPR RI mengambil keputusan dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin rapat yang secara khusus membahas pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.
Setelah Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menyampaikan laporan hasil pembahasan, Puan meminta persetujuan forum untuk mengesahkan rancangan tersebut menjadi undang-undang.
Persetujuan peserta rapat disambut ketukan palu pimpinan sidang. Dengan keputusan itu, pembahasan RUU Perampasan Aset memasuki tahap pengesahan di tingkat DPR setelah melalui proses legislasi yang panjang.
Menurut laporan ANTARA, RUU tersebut telah bergulir selama sekitar 18 tahun. Pembahasan tingkat pertama di Komisi III bersama pemerintah baru diselesaikan sehari sebelumnya, Rabu (18/11/2026), sebelum dibawa ke rapat paripurna.
Apa yang Berubah dalam UU Perampasan Aset?
Salah satu substansi yang paling banyak menjadi perhatian adalah mekanisme non-conviction based asset forfeiture (NCB), yakni perampasan aset tanpa harus didasarkan pada putusan pidana terhadap pemilik atau pihak yang diduga melakukan tindak pidana.
Mekanisme ini memungkinkan negara menelusuri dan mengajukan perampasan aset yang berkaitan dengan tindak pidana dalam kondisi tertentu, termasuk ketika proses pidana terhadap orang yang bersangkutan tidak dapat dilanjutkan.
Namun, mekanisme tersebut bukan berarti aparat dapat mengambil harta seseorang secara sepihak hanya karena muncul dugaan. Prosesnya tetap memiliki tahapan hukum, mulai dari penelusuran aset, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di pengadilan, hingga putusan dan pelaksanaan.
Dengan demikian, pengadilan tetap menjadi bagian penting dalam menentukan apakah aset yang diajukan memang memenuhi dasar hukum untuk dirampas.
Tidak Menghapus Hukuman Pidana
Perampasan aset juga tidak dimaksudkan untuk menggantikan proses pemidanaan terhadap pelaku kejahatan.
Dalam pembahasan RUU, DPR dan pemerintah menegaskan bahwa perampasan aset melalui mekanisme tanpa putusan pidana tidak menghapus pertanggungjawaban pidana. Artinya, apabila unsur tindak pidana dapat dibuktikan, proses hukum terhadap pelakunya tetap dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Instrumen ini diarahkan untuk mengatasi persoalan ketika aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana belum dapat dipulihkan melalui mekanisme pidana biasa, termasuk dalam keadaan tertentu ketika pelaku meninggal dunia, melarikan diri, atau proses pidananya tidak dapat dilanjutkan.
Korban dan Pihak Ketiga Juga Mendapat Perlindungan
UU Perampasan Aset tidak hanya mengatur kewenangan negara untuk mengambil aset yang berkaitan dengan tindak pidana. Regulasi ini juga memuat perlindungan bagi pihak ketiga yang memiliki hak sah dan beritikad baik.
Perlindungan tersebut penting agar kewenangan perampasan tidak merugikan orang atau badan hukum yang tidak terlibat dalam tindak pidana, tetapi memiliki hubungan hukum yang sah terhadap aset yang sedang diperiksa.
Selain itu, aset yang dirampas dari tindak pidana yang merugikan masyarakat diarahkan untuk dapat dikembalikan kepada korban. Sementara aset yang berkaitan dengan kerugian negara dapat digunakan untuk mendukung pemulihan keuangan negara sesuai ketentuan hukum.
Ruang Lingkupnya Tidak Hanya Korupsi
Sesuai judul dan substansi yang dibahas, pengaturan perampasan aset mencakup tindak pidana korupsi serta sejumlah tindak pidana lainnya.
Ruang lingkup yang dipaparkan dalam laporan Panja antara lain mencakup narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, perdagangan orang, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya.
Pengaturan juga mencakup penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi atau berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat. Contohnya adalah investasi bodong dan perdagangan saham bodong yang menimbulkan banyak korban.
397 Masalah Dibahas, Rancangan Berkembang Jadi 74 Pasal
Dalam laporan hasil pembahasan, Habiburokhman menyebut Panja telah menyelesaikan 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Rinciannya terdiri atas 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM substansi baru.
Menurut laporan resmi DPR, rancangan yang semula terdiri atas 67 pasal berkembang menjadi 74 pasal setelah pembahasan dan penyempurnaan substansi.
Komisi III juga mencatat telah melaksanakan lebih dari 87 kegiatan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum bersama pakar, akademisi, organisasi masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya.
Pengelolaan Aset dan Pengawasan Jadi Perhatian
Regulasi ini turut mengatur tata kelola aset yang telah dirampas. Pengelolaan mencakup penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset.
Dalam laporan pembahasan, DPR menyebut perlunya badan yang memiliki kompetensi untuk mengelola aset secara profesional dan akuntabel. Pengawasan independen, transparansi digital, serta sistem pencatatan yang dapat ditelusuri juga menjadi bagian dari rancangan pengaturan.
Ketua Panja Habiburokhman menekankan bahwa mekanisme perampasan aset tidak boleh menjadi alat politik, sarana pemerasan, ataupun instrumen penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum.
Setelah Disahkan, Apa Tahap Berikutnya?
Persetujuan dalam rapat paripurna menjadi keputusan DPR terhadap RUU tersebut. Tahap berikutnya adalah proses pengundangan sesuai mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan agar ketentuan tersebut resmi berlaku.
Karena itu, implementasi UU Perampasan Aset nantinya akan sangat bergantung pada aturan pelaksanaan, kesiapan kelembagaan, kapasitas aparat, serta konsistensi pengawasan terhadap penggunaan kewenangan perampasan.
Pengesahan ini menjadi tonggak penting dalam upaya pemulihan aset hasil tindak pidana. Namun, efektivitasnya tidak hanya ditentukan oleh seberapa luas kewenangan negara, melainkan juga oleh kemampuan memastikan prosesnya transparan, proporsional, dan tetap melindungi hak warga negara.
Bagaimana menurut kamu, apakah UU Perampasan Aset akan menjadi instrumen efektif untuk memulihkan kerugian negara dan korban tindak pidana? Sampaikan pendapatmu.