Slot Iklan Tersedia -  Pesan Iklan

Akhirnya! DPR Sepakati RUU Perampasan Aset, Harta Koruptor Bisa Disita Tanpa Vonis?

Komisi III DPR dan pemerintah menyepakati RUU Perampasan Aset untuk dibawa ke Paripurna. Salah satu materi pentingnya mengatur perampasan aset.

PIKIRAN SUPER | JAKARTA — Harta hasil korupsi dan tindak pidana lainnya berpotensi lebih mudah ditelusuri dan dirampas melalui mekanisme hukum yang sedang disiapkan DPR. Komisi III DPR RI bersama pemerintah akhirnya menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset untuk dibawa ke Rapat Paripurna, Rabu (18/11/2026).

Rapat Komisi III DPR bersama pemerintah membahas RUU Perampasan Aset di Kompleks Parlemen Jakarta
Komisi III DPR bersama pemerintah mengambil keputusan tingkat I terhadap RUU Perampasan Aset di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (18/11/2026). Foto: ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi

Persetujuan tersebut diambil dalam rapat kerja pengambilan keputusan tingkat I yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Seluruh delapan fraksi di Komisi III menyatakan setuju agar rancangan regulasi tersebut dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR.

Keputusan ini menjadi perkembangan penting setelah pembahasan RUU Perampasan Aset berlangsung melalui Panitia Kerja (Panja), Tim Perumus (Timus), dan Tim Sinkronisasi (Timsin). Pemerintah dalam rapat tersebut diwakili Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej bersama sejumlah perwakilan kementerian.

397 Masalah Dibahas, Ada Mekanisme Perampasan Tanpa Putusan Pidana

Ketua Komisi III DPR sekaligus Ketua Panja RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menyampaikan bahwa pembahasan telah mencakup 397 daftar inventarisasi masalah (DIM). Materi yang dibahas meliputi prinsip hukum, ruang lingkup tindak pidana, mekanisme perampasan, hingga pengelolaan aset.

Salah satu substansi yang menjadi perhatian adalah pengaturan perampasan aset tanpa harus selalu didasarkan pada putusan pidana terhadap pelaku. Mekanisme ini dikenal sebagai non-conviction based asset forfeiture.

Instrumen tersebut ditujukan untuk menghadapi situasi ketika proses penuntutan atau pemidanaan terhadap pelaku menghadapi hambatan, sementara aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana perlu ditangani melalui proses hukum.

Meski demikian, mekanisme tersebut bukan berarti negara dapat mengambil harta seseorang secara sepihak. Proses perampasan tetap harus mengikuti ketentuan hukum, pembuktian, serta mekanisme pemeriksaan yang diatur dalam regulasi.

Penipuan Digital hingga Investasi Bodong Ikut Disorot

RUU ini juga memberi perhatian terhadap tindak pidana yang memanfaatkan teknologi informasi dan berdampak luas terhadap masyarakat. Habiburokhman mencontohkan investasi bodong dan perdagangan saham bodong yang menimbulkan banyak korban.

Dengan cakupan tersebut, pembahasan perampasan aset tidak hanya berfokus pada tindak pidana korupsi. Kejahatan lain yang masuk dalam ruang lingkup pengaturan juga dapat menjadi dasar penanganan aset sesuai ketentuan yang nantinya berlaku.

RUU ini turut mengatur pengelolaan aset terkait tindak pidana. Pengelolaan mencakup penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset. Badan yang memiliki kompetensi khusus dituntut menjalankan tugas tersebut secara profesional dan akuntabel.

Hak Pemilik dan Pihak Ketiga Tetap Perlu Dilindungi

Di tengah upaya memperkuat pemulihan aset, perlindungan terhadap hak warga juga menjadi bagian penting dalam pembahasan. RUU tersebut memuat prinsip efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, serta perlindungan hak asasi manusia.

Perlindungan terhadap pihak ketiga yang beriktikad baik menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan. Sebab, aset yang berkaitan dengan suatu perkara bisa saja melibatkan kepentingan pihak lain yang tidak terlibat dalam tindak pidana.

Karena itu, aturan mengenai pembuktian, proses pengadilan, keberatan, dan perlindungan hak pihak yang sah akan menentukan bagaimana kewenangan perampasan aset dijalankan tanpa mengabaikan kepastian hukum.

Belum Sah Menjadi Undang-Undang

Meski seluruh fraksi di Komisi III telah menyetujui RUU tersebut untuk dilanjutkan, proses legislasi belum selesai. Rancangan regulasi masih harus menjalani pembicaraan tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR untuk memperoleh keputusan akhir di tingkat DPR.

Dengan demikian, persetujuan pada 18 November ini merupakan keputusan tingkat I, bukan pengesahan final menjadi undang-undang. Ketentuan baru belum dapat diberlakukan hanya berdasarkan keputusan rapat Komisi III.

Perkembangan berikutnya akan menentukan bagaimana negara memperoleh instrumen hukum untuk memulihkan aset terkait tindak pidana, sekaligus memastikan kewenangan tersebut tidak mengabaikan hak warga dan prinsip peradilan yang adil.

Menurut kamu, bagaimana seharusnya negara menyeimbangkan upaya merampas aset hasil kejahatan dengan perlindungan hak milik warga yang tidak bersalah?

Baca Juga
Posting Komentar
Berita Terbaru
  • Akhirnya! DPR Sepakati RUU Perampasan Aset, Harta Koruptor Bisa Disita Tanpa Vonis?
  • Akhirnya! DPR Sepakati RUU Perampasan Aset, Harta Koruptor Bisa Disita Tanpa Vonis?
  • Akhirnya! DPR Sepakati RUU Perampasan Aset, Harta Koruptor Bisa Disita Tanpa Vonis?
  • Akhirnya! DPR Sepakati RUU Perampasan Aset, Harta Koruptor Bisa Disita Tanpa Vonis?
  • Akhirnya! DPR Sepakati RUU Perampasan Aset, Harta Koruptor Bisa Disita Tanpa Vonis?
  • Akhirnya! DPR Sepakati RUU Perampasan Aset, Harta Koruptor Bisa Disita Tanpa Vonis?