Slot Iklan Tersedia -  Pesan Iklan

Kasus SPBU BUMD Tulang Bawang: Direktur Ditahan, Kerugian Negara Disebut Rp8 Miliar

Kejari Tulang Bawang menahan Direktur PT Tulang Bawang Jaya dalam dugaan perintangan penyidikan kasus SPBU yang disebut merugikan negara Rp8 miliar.

TULANG BAWANG — Kejaksaan Negeri (Kejari) Tulang Bawang menahan Direktur PT Tulang Bawang Jaya Perseroda, Novi Marzani, setelah menetapkannya sebagai tersangka dugaan perintangan penyidikan perkara pengelolaan SPBU milik badan usaha milik daerah (BUMD) tersebut.

Kejari Tulang Bawang menahan Direktur PT Tulang Bawang Jaya dalam perkara dugaan perintangan penyidikan SPBU
Direktur PT Tulang Bawang Jaya Perseroda ditahan Kejari Tulang Bawang setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan perintangan penyidikan kasus SPBU. Foto: Dokumentasi Kejari Tulang Bawang.

Penetapan tersangka dilakukan pada Kamis (12/11/2026). Setelah menjalani pemeriksaan, Novi langsung ditahan selama 20 hari di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Menggala untuk kepentingan penyidikan.

Kepala Kejari Tulang Bawang Rolando Ritonga mengatakan, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memeriksa 10 saksi dan mengumpulkan sejumlah alat bukti, termasuk dokumen, barang bukti fisik, serta bukti elektronik.

Menurut keterangan kejaksaan, penyidik menemukan dugaan upaya memengaruhi keterangan saksi, menghilangkan alat bukti dan barang bukti, serta tidak menyampaikan fakta yang sebenarnya diketahui. Dugaan tersebut menjadi dasar penyidikan khusus terkait perintangan proses hukum.

Berawal dari Dugaan Pengecoran Solar

Perkara ini berkaitan dengan pengelolaan SPBU Nomor 24.345.107 di Kabupaten Tulang Bawang. SPBU tersebut merupakan unit usaha PT Tulang Bawang Jaya Perseroda yang bergerak dalam penjualan bahan bakar minyak, termasuk solar.

Dalam penjelasan Kejari, penyidikan perkara pokok bermula dari aktivitas pengecoran BBM jenis solar di SPBU tersebut. Aktivitas itu kemudian didalami melalui pemeriksaan saksi dan pengumpulan bukti.

Pada 24 Juni 2026, penyidik melakukan penggeledahan di kantor PT Tulang Bawang Jaya dan sejumlah lokasi lain. Dari kegiatan tersebut, dokumen serta barang bukti elektronik diamankan untuk mendukung proses penyidikan.

Kejari sebelumnya juga menyatakan bahwa penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan SPBU masih berjalan. Pada 8 Oktober 2026, pihak kejaksaan menyebut penyidikan resmi telah dimulai sejak Januari 2026 dan membantah anggapan perkara tersebut tidak berjalan.

Kerugian Disebut Rp8 Miliar

Besaran kerugian negara dalam perkara ini turut menjadi perhatian. Radar Lampung melaporkan bahwa berdasarkan hasil audit, kerugian negara diperkirakan mencapai Rp8 miliar.

Namun, dalam pernyataan kepada wartawan setelah penetapan tersangka, Novi menyebut dirinya dituduh melakukan korupsi sebesar Rp8,6 miliar dan mengatakan tuduhan tersebut tidak terbukti. Pernyataan itu disampaikan saat ia berada di depan Kantor Kejari Tulang Bawang sebelum dibawa ke mobil tahanan.

Kedua angka tersebut berasal dari keterangan yang berbeda. Angka Rp8 miliar diberitakan sebagai perkiraan kerugian berdasarkan audit, sedangkan Rp8,6 miliar merupakan angka yang disebut Novi ketika menyampaikan bantahan. Rincian perhitungan dan dokumen audit yang menjadi dasar kerugian belum tersedia untuk diperiksa secara langsung.

Laporan Keuangan BUMD 2025 Mencatat Laba

Di luar perkara pidana, laporan keuangan PT Tulang Bawang Jaya Perseroda tahun buku 2025 yang dipublikasikan melalui situs Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang mencatat pendapatan usaha sebesar Rp75,30 miliar.

Dalam laporan yang telah diaudit tersebut, perusahaan mencatat laba tahun berjalan Rp785,05 juta. Angka itu berbalik dari kondisi 2024 ketika perusahaan membukukan rugi Rp404,05 juta.

Data laporan keuangan tersebut menggambarkan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Angka laba maupun rugi tahunan tidak dapat langsung disamakan dengan nilai kerugian negara yang sedang dihitung dalam perkara dugaan penyimpangan pengelolaan SPBU.

Adapun penyidikan khusus dugaan perintangan diterbitkan melalui Surat Perintah Penyidikan Nomor PRINT-03/L.8.18/Fd.2/11/2026 tertanggal 9 November 2026. NVM disangkakan melanggar ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta ketentuan terkait.

Kejari Tulang Bawang meminta masyarakat atau pihak yang mengetahui aktivitas pengecoran maupun penjualan BBM yang diduga merugikan keuangan negara agar memberikan informasi kepada penyidik.

Hingga perkembangan terakhir yang diberitakan pada 13 November 2026, proses penyidikan masih berjalan. Penetapan tersangka dalam perkara perintangan penyidikan tersebut juga tidak dapat disamakan dengan putusan pengadilan yang menyatakan seseorang bersalah.

detikSumbagsel. (2026, 13 November). Direktur BUMD ditetapkan tersangka perintangan kasus SPBU di Tulang Bawang.
Radar Lampung. (2026, 12 November). Kejari Tulang Bawang tahan Dirut BUMD, diduga rintangi penyidikan kasus SPBU dengan kerugian Rp8 M.
Serambi Lampung. (2026, 8 Oktober). Kejari Tulang Bawang bantah penyidikan Tipikor SPBU PT TBJ mangkrak.
Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang. (2026). Laporan keuangan PT Tulang Bawang Jaya Perseroda tahun 2025 dan 2024.

Baca Juga
Posting Komentar
Berita Terbaru
  • Kasus SPBU BUMD Tulang Bawang: Direktur Ditahan, Kerugian Negara Disebut Rp8 Miliar
  • Kasus SPBU BUMD Tulang Bawang: Direktur Ditahan, Kerugian Negara Disebut Rp8 Miliar
  • Kasus SPBU BUMD Tulang Bawang: Direktur Ditahan, Kerugian Negara Disebut Rp8 Miliar
  • Kasus SPBU BUMD Tulang Bawang: Direktur Ditahan, Kerugian Negara Disebut Rp8 Miliar
  • Kasus SPBU BUMD Tulang Bawang: Direktur Ditahan, Kerugian Negara Disebut Rp8 Miliar
  • Kasus SPBU BUMD Tulang Bawang: Direktur Ditahan, Kerugian Negara Disebut Rp8 Miliar