PIKIRAN SUPER | MANILA — Negosiasi ASEAN dan China mengenai kode etik atau Code of Conduct (CoC) Laut China Selatan belum menghasilkan kesepakatan akhir dalam rangkaian KTT ke-49 ASEAN di Manila, Filipina. Meski sekitar 80 persen draf telah mencapai persetujuan sementara, sejumlah persoalan penting masih harus diselesaikan dan pembahasan akan berlanjut hingga 2027.
Menteri Luar Negeri Filipina Ma. Theresa Lazaro menyampaikan bahwa pembahasan CoC telah memasuki tahap akhir. Namun, persetujuan sementara terhadap sebagian besar draf belum cukup untuk menyatakan bahwa kesepakatan telah selesai.
Lazaro menjelaskan bahwa sekitar 80 persen draf telah memperoleh persetujuan sementara atau provisional agreement. Negosiasi masih akan dilanjutkan di bawah keketuaan Singapura pada 2027.
Status hukum masih menjadi persoalan
Salah satu persoalan penting yang belum terselesaikan adalah apakah CoC nantinya akan memiliki kekuatan mengikat secara hukum. Perbedaan pandangan mengenai sejumlah ketentuan juga masih menjadi bagian dari pembahasan.
CoC diharapkan menjadi pedoman perilaku bagi negara-negara yang berkepentingan di Laut China Selatan. Mekanisme tersebut penting untuk mengurangi risiko insiden, mengelola perbedaan klaim, dan mencegah ketegangan berkembang menjadi konflik terbuka.
Namun, perbedaan kepentingan di antara negara-negara yang terlibat membuat proses perundingan berlangsung panjang. ASEAN dan China telah membahas rancangan kode etik tersebut selama lebih dari dua dekade.
Sengketa melibatkan sejumlah negara
Laut China Selatan memiliki nilai strategis bagi perdagangan dan jalur pelayaran internasional. Kawasan tersebut juga memiliki potensi sumber daya alam dan menjadi lokasi tumpang tindih klaim maritim sejumlah negara.
Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Vietnam memiliki kepentingan maritim di kawasan yang bersinggungan dengan klaim China. Perbedaan posisi tersebut membuat penyusunan aturan bersama membutuhkan kompromi yang tidak sederhana.
Filipina sebelumnya mendorong agar perundingan dapat diselesaikan pada akhir 2026. Namun, belum tercapainya kesepakatan akhir membuat target tersebut tidak terwujud.
Singapura melanjutkan pembahasan pada 2027
Dengan beralihnya keketuaan ASEAN dari Filipina kepada Singapura, proses negosiasi akan diteruskan pada tahun berikutnya. Para pihak menyatakan akan tetap bekerja secara konstruktif untuk menyelesaikan pembahasan secepat mungkin dengan hasil yang substantif.
Meski sebagian besar draf telah memperoleh persetujuan sementara, bagian yang belum disepakati justru dapat menentukan efektivitas CoC. Kesepakatan yang tidak memiliki kejelasan mengenai daya ikat dan mekanisme pelaksanaan berisiko menjadi pedoman yang lemah.
Karena itu, pekerjaan berikutnya bukan hanya menyelesaikan sisa pembahasan, tetapi memastikan bahwa kode etik tersebut dapat menjadi instrumen yang benar-benar membantu menjaga stabilitas kawasan.
Menurut kamu, apakah kode etik Laut China Selatan harus bersifat mengikat secara hukum agar lebih efektif menjaga stabilitas kawasan?