PIKIRAN SUPER | JAKARTA — Benarkah Mahkamah Konstitusi (MK) menetapkan Gibran Rakabuming Raka tetap menjadi Wakil Presiden? Pertanyaan ini perlu dijawab dengan membaca amar dan pertimbangan putusan secara utuh. Dalam perkara syarat pendidikan Gibran yang diputus pada 6 Oktober 2026, MK menyatakan permohonan tidak dapat diterima dan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran melalui perkara tersebut.
Putusan tersebut kerap berpotensi disalahartikan apabila hanya mengambil bagian yang menyatakan MK tidak dapat mendiskualifikasi Gibran dari jabatan Wakil Presiden. Padahal, amar putusan dan pertimbangan hukum Mahkamah perlu dibaca dalam konteks perkara yang sedang diperiksa.
Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 merupakan perselisihan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024. Para pemohon mempersoalkan persyaratan pendidikan Gibran dan meminta pembatalan atau diskualifikasi atas pencalonannya.
Amar Putusan: Permohonan Tidak Dapat Diterima
Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan yang menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima. Salah satu pertimbangan utamanya adalah para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara perselisihan hasil Pilpres.
Dalam pertimbangan lain, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat.
Mahkamah kemudian menjelaskan bahwa meskipun terdapat pertimbangan mengenai bukti tersebut, MK tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatan Wakil Presiden melalui perkara yang diajukan.
Tidak Dapat Didiskualifikasi Bukan Berarti Ditetapkan Harus Tetap Menjabat
Inilah bagian yang perlu dibedakan. Ketika MK menyatakan tidak dapat mendiskualifikasi Gibran, pernyataan itu berkaitan dengan batas kewenangan Mahkamah dalam menangani perkara tersebut.
Putusan tidak dapat diterima juga berbeda dari putusan yang secara khusus menyatakan seseorang harus terus menduduki jabatan sampai periode tertentu. Tidak ada amar dalam perkara tersebut yang menyebut Gibran harus tetap menjadi Wakil Presiden hingga 2029.
Karena itu, menyimpulkan bahwa MK telah menetapkan Gibran tetap menjabat merupakan pembacaan yang melampaui isi amar putusan. Sebaliknya, menyebut MK telah membatalkan pencalonannya juga tidak sesuai dengan hasil persidangan.
Pengunduran Diri Menjadi Peristiwa Hukum yang Berbeda
Perkembangan berikutnya terjadi pada 12 November 2026. Gibran menyerahkan surat pernyataan berhenti dari jabatan Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo Subianto. Presiden menyatakan menerima dan menghormati keputusan tersebut.
Surat yang sama kemudian disampaikan kepada pimpinan MPR. Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan jabatan Wakil Presiden mengalami kekosongan sejak tanggal pengunduran diri tersebut.
MPR selanjutnya menetapkan 2 Desember 2026 sebagai jadwal sidang paripurna untuk memilih dan melantik pengganti Gibran. Mekanisme ini mengikuti ketentuan konstitusi yang mengatur pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Kesimpulan: Baca Putusan dan Kronologinya secara Terpisah
Putusan MK pada 6 Oktober 2026 tidak mendiskualifikasi Gibran melalui perkara syarat pendidikan. Namun, putusan itu juga tidak menetapkan bahwa Gibran wajib tetap menjabat hingga akhir masa jabatan.
Adapun kekosongan jabatan Wakil Presiden muncul dari perkembangan berbeda, yaitu pernyataan pengunduran diri Gibran pada 12 November yang kemudian ditindaklanjuti MPR. Kedua peristiwa tersebut tidak dapat digabungkan menjadi satu kesimpulan hukum yang keliru.
Menurut kamu, apakah informasi tentang putusan lembaga negara perlu disajikan dengan penjelasan amar dan pertimbangannya sekaligus? Bagikan pandanganmu.
*Pikiran Super (Aji)