PIKIRAN SUPER | JAKARTA — Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menerbitkan aturan baru tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Peraturan tersebut mengubah sejumlah mekanisme pemeriksaan etik, termasuk membuka kemungkinan sidang digelar secara daring dan mengubah persyaratan pangkat anggota majelis.
Aturan itu tertuang dalam Peraturan Polri (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Perpol tersebut ditetapkan dan diundangkan pada 16 November 2026.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir membenarkan penerbitan aturan tersebut. Ia juga mengakui bahwa salah satu pertimbangan utama perubahan regulasi itu berkaitan dengan rencana pelaksanaan sidang etik terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Sembilan Ketentuan Mengalami Perubahan
Perpol Nomor 4 Tahun 2026 memuat sejumlah perubahan dan penambahan norma pada Perpol Nomor 7 Tahun 2022. Perubahan tersebut mencakup ketentuan umum, audit investigasi, pemeriksaan, susunan majelis, persidangan, hingga sanksi administratif.
1. Hak mengajukan banding dibatasi
Perubahan pertama menyangkut Pasal 1 angka 6 mengenai pengertian banding. Dalam aturan sebelumnya, pihak yang dapat mengajukan banding mencakup pelanggar, suami atau istri, anak, maupun orang tua pelanggar.
Melalui aturan baru, hak mengajukan banding dibatasi hanya kepada pelanggar yang bersangkutan.
2. Hasil audit investigasi ditindaklanjuti dengan gelar perkara
Perubahan berikutnya terdapat pada Pasal 15 dengan menyisipkan ayat (4a). Ketentuan tersebut mengatur pelaksanaan gelar perkara berdasarkan laporan hasil audit investigasi.
Gelar perkara melibatkan fungsi inspektorat pengawasan, sumber daya manusia, hukum, serta profesi dan pengamanan. Pengaturan ini menambahkan tahapan koordinasi lintas fungsi dalam proses tindak lanjut audit investigasi.
3. Ketentuan pemeriksaan diperbarui
Perpol baru juga mengubah ketentuan Pasal 19 ayat (5), yang sebelumnya mengatur penyampaian surat panggilan dan permohonan kesediaan paling lambat tiga hari kerja sebelum pemeriksaan.
Ketentuan ini menjadi bagian dari perubahan mekanisme pemeriksaan dalam regulasi kode etik Polri.
4. Anggota majelis KKEP dapat berpangkat lebih rendah
Salah satu perubahan yang menjadi perhatian terdapat pada Pasal 42 ayat (3), mengenai keanggotaan Komisi Kode Etik Polri.
Dalam aturan sebelumnya, anggota majelis harus memiliki pangkat yang sama atau lebih tinggi daripada terduga pelanggar. Kini, keanggotaan majelis dapat berasal dari personel dengan pangkat setingkat lebih tinggi, sama, atau maksimal dua tingkat lebih rendah daripada pangkat terduga pelanggar.
Perubahan ini memungkinkan personel dengan pangkat satu hingga dua tingkat di bawah terduga pelanggar menjadi anggota majelis pemeriksa etik.
5. Kehadiran dalam sidang dapat dilakukan secara daring
Pasal 59 ayat (2) juga mengalami perubahan. Sebelumnya, sidang KKEP wajib dihadiri secara langsung oleh terduga pelanggar.
Dalam aturan baru, terduga pelanggar dapat menghadiri sidang secara langsung atau melalui media elektronik, dengan persetujuan Ketua KKEP.
Dengan demikian, mekanisme persidangan dapat menggunakan sarana elektronik seperti konferensi video apabila persyaratan tersebut dipenuhi.
6. Susunan KKEP Banding turut berubah
Perubahan serupa diterapkan pada Pasal 74 ayat (3) mengenai keanggotaan KKEP Banding. Jika sebelumnya anggota majelis banding harus berpangkat sama atau lebih tinggi daripada pelanggar, kini batas tersebut diperluas.
Anggota KKEP Banding dapat berpangkat setingkat lebih tinggi, sama, atau maksimal dua tingkat lebih rendah daripada pangkat pelanggar.
7. Masa penempatan khusus disesuaikan
Perubahan berikutnya menyentuh Pasal 98 ayat (4) mengenai penempatan personel pada tempat khusus atau patsus.
Ketentuan sebelumnya menetapkan masa penempatan paling lama 30 hari kerja. Dalam aturan baru, jangka waktunya diubah menjadi paling lama 20 hari kalender sejak personel ditempatkan di tempat khusus.
8. Ketentuan penempatan pada tempat khusus diperbarui
Penyesuaian serupa juga dilakukan terhadap Pasal 109 ayat (1) huruf d. Batas penempatan pada tempat khusus yang sebelumnya paling lama 30 hari kerja diubah menjadi paling lama 20 hari kalender.
Kadiv Humas Polri menyebut perubahan masa penempatan tersebut mengikuti ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
9. Persyaratan pengunduran diri bagi pelanggar yang terancam PTDH diubah
Perubahan terakhir menyangkut Pasal 111 ayat (2) huruf c, mengenai persyaratan pengunduran diri bagi pelanggar yang menghadapi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).
Frasa dalam ketentuan sebelumnya menyebut pelanggar tidak melakukan tindak pidana yang diancam pidana lima tahun. Dalam aturan baru, rumusannya menjadi tidak melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara lima tahun atau lebih.
Perubahan frasa tersebut memperjelas cakupan ancaman pidana yang menjadi pertimbangan dalam ketentuan administratif tersebut.
Berkaitan dengan Rencana Sidang Etik Listyo Sigit
Penerbitan Perpol Nomor 4 Tahun 2026 menjadi perhatian karena waktunya berdekatan dengan rencana sidang etik terhadap Listyo Sigit Prabowo.
Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan empat perwira tinggi Polri berinisial LSP, AS, EHS, dan SU sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal.
Dalam perkara tersebut, Divisi Propam Polri telah menggelar sidang etik terhadap AS pada 10 November 2026. Majelis menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH), tetapi yang bersangkutan mengajukan banding.
Sidang etik terhadap EHS kemudian digelar pada 17 November 2026 dan berakhir dengan putusan PTDH. EHS juga mengajukan banding.
Sementara itu, sidang etik terhadap LSP dijadwalkan berlangsung pada pekan berikutnya. Polri belum mengumumkan tanggal maupun susunan anggota majelis yang akan memeriksa perkara tersebut.
Perubahan Aturan dan Pertanyaan Publik
Pengakuan Polri bahwa rencana sidang etik LSP menjadi salah satu pertimbangan utama penerbitan Perpol baru membuat perubahan regulasi ini mendapat perhatian publik.
Di satu sisi, aturan tersebut mengubah sejumlah prosedur internal agar mekanisme pemeriksaan etik dapat berjalan dengan ketentuan yang diperbarui. Di sisi lain, perubahan mengenai komposisi majelis dan hak banding menjadi aspek yang perlu dicermati dalam pelaksanaannya.
Perlu dicatat, perubahan regulasi ini tidak dengan sendirinya menentukan hasil sidang etik terhadap personel mana pun. Putusan tetap bergantung pada proses pemeriksaan dan ketentuan yang berlaku.
Publik kini menunggu bagaimana Perpol Nomor 4 Tahun 2026 diterapkan, terutama dalam sidang etik yang berkaitan dengan perkara dugaan penyadapan ilegal tersebut.
Menurut Anda, bagaimana seharusnya perubahan aturan sidang etik Polri diterapkan agar proses pemeriksaan tetap transparan dan akuntabel?