PIKIRAN SUPER | MANILA — Presiden Prabowo Subianto menyampaikan permintaan maaf kepada Malaysia dan Singapura atas kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Pernyataan itu disampaikan dalam rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-49 ASEAN di Manila, Filipina, Minggu, 15 November 2026.
Permintaan maaf tersebut disampaikan setelah kebakaran yang berlangsung hampir empat bulan menyebabkan asap melintasi batas negara dan berdampak pada masyarakat di kawasan Asia Tenggara. Pemerintah Indonesia menyatakan telah mengerahkan berbagai upaya untuk menangani kebakaran tersebut.
Dalam keterangannya, Prabowo menegaskan pemerintah tidak memberikan toleransi kepada perusahaan yang terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan. Ia menyebut sejumlah langkah penegakan hukum telah dilakukan, termasuk pencabutan konsesi dan proses hukum terhadap perusahaan yang diduga bertanggung jawab.
Penindakan terhadap perusahaan
Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah telah mencabut 17 konsesi perusahaan. Ia juga menyebut 26 perusahaan sedang dalam penyelidikan, 11 perusahaan telah didakwa, dan 23 perusahaan lainnya masuk daftar untuk didakwa.
Dalam pernyataan yang sama, Prabowo menyebut total 104 perusahaan sedang diselidiki oleh kepolisian. Angka-angka tersebut merupakan status penanganan yang berbeda dan tidak berarti seluruh perusahaan telah terbukti melakukan pembakaran.
Pemerintah juga mengerahkan sekitar 71.000 personel untuk menangani kebakaran. Prabowo menyampaikan bahwa 16 petugas gugur dalam operasi pemadaman dan dua helikopter hilang selama operasi berlangsung.
Singapura dorong kerja sama tingkat ASEAN
Persoalan kabut asap turut mendapat perhatian Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong. Ia mengusulkan agar satuan tugas bersama Indonesia dan Singapura yang sebelumnya dibentuk untuk menyelidiki perusahaan terkait kebakaran diperluas menjadi platform ASEAN.
Platform tersebut diharapkan dapat memfasilitasi pertukaran informasi dan bukti antarnegara. Dengan demikian, perusahaan yang diduga menjadi penyebab kebakaran dan pencemaran asap lintas batas dapat dimintai pertanggungjawaban.
Usulan itu memperlihatkan bahwa persoalan karhutla tidak lagi dipandang semata-mata sebagai masalah domestik. Dampak asap yang melintasi perbatasan menjadikan kerja sama regional dan penegakan hukum lintas negara sebagai bagian penting dari penanganannya.
Pencegahan menjadi pekerjaan berikutnya
Prabowo juga menyampaikan perlunya mengubah pendekatan penanganan karhutla. Pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan pemadaman dan mitigasi ketika kebakaran terjadi, tetapi perlu memperkuat pencegahan secara sistematis.
Indonesia, menurut pernyataan yang disampaikan dalam forum tersebut, sedang menyiapkan pembentukan badan baru serta sejumlah program untuk memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
Permintaan maaf di forum ASEAN menjadi pernyataan diplomatik penting. Namun, ukuran keberhasilan penanganan karhutla selanjutnya akan ditentukan oleh kemampuan pemerintah mencegah kebakaran berulang, menegakkan hukum secara konsisten, dan memastikan dampaknya tidak kembali dirasakan negara tetangga.
Menurut kamu, apakah kerja sama penindakan lintas negara dapat membuat perusahaan penyebab karhutla lebih mudah dimintai pertanggungjawaban?