Slot Iklan Tersedia -  Pesan Iklan

Simak Pasal-Pasal RUU Perampasan Aset: Dari Penelusuran hingga Pengembalian, Ini Rincian Kewenangan Negara

PIKIRAN SUPER | NASIONAL — Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi salah satu regulasi yang paling banyak mendapat perhatian publik karena menyangkut kewenangan negara mengambil alih harta kekayaan yang diduga berkaitan dengan tindak pidana.

Pembahasan dan pengesahan RUU Perampasan Aset di DPR RI
RUU Perampasan Aset menjadi salah satu instrumen hukum yang dirancang untuk memperkuat pemulihan aset hasil tindak pidana. Foto: Ilustrasi

Regulasi ini dirancang untuk memperkuat upaya pemulihan aset hasil kejahatan, termasuk korupsi, tanpa harus selalu bergantung pada keberhasilan pemidanaan pelaku.

Pada 19 November 2026, DPR RI mengambil keputusan terhadap RUU Perampasan Aset dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027. Naskah hasil pembahasan Panitia Kerja (Panja) bersama pemerintah terdiri atas 74 pasal, bertambah dari rancangan yang semula berjumlah 67 pasal.

Judulnya juga disempurnakan menjadi RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.

Lantas, bagaimana mekanisme perampasan aset tersebut bekerja? Apa saja kewenangan aparat penegak hukum, bagaimana proses pengadilan, dan sejauh mana masyarakat dapat melindungi harta kekayaannya?

Berikut penjelasan berdasarkan fungsi pengaturan dalam rancangan undang-undang.

1. Dasar Hukum dan Pengertian Perampasan Aset

Fondasi pengaturan perampasan aset terdapat dalam ketentuan umum dan prinsip dasar rancangan undang-undang.

Dalam rancangan BPHN 2022, Pasal 1 menjelaskan bahwa aset mencakup seluruh benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud, yang memiliki nilai ekonomis.

Artinya, objek yang dapat menjadi perhatian dalam mekanisme ini tidak terbatas pada uang tunai atau kendaraan. Aset dapat mencakup tanah, bangunan, saham, kepemilikan perusahaan, dan kekayaan lain yang memiliki nilai ekonomi.

Sementara itu, Pasal 2 mengatur bahwa perampasan aset berdasarkan undang-undang tersebut tidak didasarkan pada penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana.

Konsep ini dikenal sebagai non-conviction based asset forfeiture (NCB), yakni mekanisme perampasan aset tanpa harus terlebih dahulu memperoleh putusan pemidanaan terhadap seseorang.

Dalam konsep tersebut, proses hukum berfokus pada hubungan antara aset dan tindak pidana, bukan semata-mata pada penghukuman individu.

Pasal 3 juga menegaskan bahwa perampasan aset tidak menghapus kewenangan negara untuk menuntut pelaku tindak pidana.

Dengan demikian, pengambilan aset dan penuntutan pidana merupakan dua proses yang dapat berjalan secara terpisah sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 4 mengatur penundaan pemeriksaan permohonan perampasan apabila terdapat perkara pidana terhadap pelaku yang menyangkut aset yang sama. Pemeriksaan permohonan dilanjutkan setelah perkara pidana memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap.

2. Jenis Kekayaan yang Dapat Dirampas Negara

Ketentuan mengenai objek perampasan aset diatur dalam Pasal 5 sampai Pasal 7 pada rancangan BPHN 2022.

Pasal 5 mengidentifikasi beberapa kategori aset yang dapat dimintakan perampasan, antara lain:

  1. Aset yang berasal langsung maupun tidak langsung dari tindak pidana.
  2. Aset hasil tindak pidana yang telah dihibahkan atau dialihkan menjadi kekayaan pribadi, milik orang lain, maupun korporasi.
  3. Aset yang diketahui atau patut diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana.
  4. Aset sah milik pelaku sebagai pengganti aset yang telah dinyatakan dirampas.
  5. Barang temuan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana.
  6. Aset yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber penambahan kekayaan dan tidak dapat dibuktikan asal-usul perolehannya secara sah serta diduga berkaitan dengan tindak pidana.
  7. Benda sitaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana atau digunakan untuk melakukan tindak pidana.

Salah satu ketentuan yang menjadi perhatian adalah aset yang tidak sebanding dengan penghasilan pemiliknya.

Dalam penjelasan Pasal 5, ketidakseimbangan tersebut dapat diketahui melalui perhitungan total kekayaan, termasuk dengan memperhatikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), laporan pajak, dan sumber informasi lainnya.

Namun, ketidakseimbangan kekayaan tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa suatu aset merupakan hasil kejahatan. Harus terdapat dasar dugaan keterkaitan dengan tindak pidana sesuai ketentuan yang berlaku.

Batas Nilai Aset dan Ancaman Pidana

Pasal 6 dalam rancangan 2022 menetapkan dua kriteria untuk aset yang termasuk kategori Pasal 5 ayat (1), yaitu:

  • Memiliki nilai paling sedikit Rp100 juta.
  • Berkaitan dengan tindak pidana yang diancam pidana penjara empat tahun atau lebih.

Perubahan nilai minimum tersebut direncanakan dapat diatur melalui Peraturan Pemerintah.

Ketika Pelaku Tidak Dapat Diproses

Pasal 7 mengatur kondisi ketika perampasan aset dapat dilakukan, antara lain apabila tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, mengalami sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya.

Ketentuan tersebut juga mencakup kondisi ketika terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Perampasan dapat dilakukan terhadap perkara pidana yang tidak dapat disidangkan serta aset tindak pidana yang baru diketahui setelah seseorang dijatuhi putusan bersalah berkekuatan hukum tetap.

3. Penelusuran dan Pelacakan Aset

Sebelum suatu kekayaan dapat dirampas, negara harus mengetahui keberadaan, kepemilikan, serta asal-usul aset tersebut.

Fungsi penelusuran diatur dalam Pasal 8 sampai Pasal 11 rancangan 2022.

Siapa yang Berwenang Melakukan Penelusuran?

Pasal 8 memberikan kewenangan kepada penyidik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rancangan tersebut, penyidik dapat berasal dari:

  • Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  • Kejaksaan Republik Indonesia.
  • Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
  • Badan Narkotika Nasional (BNN).
  • Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Penyidik berwenang meminta dokumen kepada perseorangan, instansi pemerintah, maupun lembaga terkait lainnya.

Penyidik juga dapat bekerja sama dengan lembaga yang memiliki fungsi analisis transaksi keuangan.

Kewajiban Memberikan Dokumen

Pasal 9 mengatur kewajiban orang maupun instansi yang dimintai dokumen untuk menyerahkannya kepada penyidik.

Penyerahan tersebut harus dibuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh pihak terkait dan dua orang saksi.

Rancangan ini juga mengatur larangan memberitahukan permintaan maupun penyerahan dokumen kepada pihak lain.

Pemberian dokumen dikecualikan dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kerahasiaan.

Perlindungan Pemberi Informasi

Pasal 10 memberikan perlindungan kepada orang atau instansi yang memberikan informasi dengan iktikad baik agar tidak dapat digugat secara perdata maupun dituntut secara pidana.

Penghentian Transaksi Keuangan

Pasal 11 mengatur kewenangan lembaga analisis transaksi keuangan untuk melakukan penghentian transaksi yang berkaitan dengan penelusuran aset.

Dalam rancangan tersebut, penghentian transaksi dilakukan paling lama lima hari kerja dan dapat diperpanjang paling lama 15 hari kerja.

Setelah jangka waktu berakhir, penghentian transaksi dinyatakan berakhir demi hukum.

Aset yang dihentikan transaksinya selanjutnya diserahkan penanganannya kepada penyidik untuk dilakukan pemblokiran.

4. Pemblokiran dan Penyitaan Aset

Setelah penelusuran menemukan dugaan kuat bahwa suatu kekayaan berkaitan dengan tindak pidana, proses dapat berlanjut ke pemblokiran atau penyitaan.

Fungsi ini diatur dalam Pasal 12 sampai Pasal 20 rancangan 2022.

Pemblokiran Aset

Pasal 12 memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan pemblokiran dan/atau penyitaan setelah memperoleh dugaan kuat mengenai keterkaitan aset dengan tindak pidana.

Pasal 13 mengatur bahwa pemblokiran dilakukan melalui surat perintah kepada lembaga yang berwenang.

Perintah tersebut ditetapkan oleh atasan langsung penyidik setelah mendapatkan izin pemblokiran dari Pengadilan Negeri.

Surat perintah sekurang-kurangnya memuat identitas penyidik, lembaga yang diminta melakukan pemblokiran, identitas atau keterangan aset, serta alasan dan dasar hukum pemblokiran.

Berapa Lama Aset Dapat Diblokir?

Pasal 14 menetapkan jangka waktu pemblokiran paling lama 30 hari.

Untuk kepentingan pemeriksaan, pemblokiran dapat diperpanjang satu kali dengan izin Pengadilan Negeri selama paling lama 30 hari.

Apabila jangka waktu tersebut berakhir, pemblokiran dinyatakan berakhir demi hukum.

Penyitaan Aset

Pasal 15 mengatur bahwa penyidik dapat melakukan penyitaan setelah memperoleh izin dari Pengadilan Negeri setempat.

Penyidik wajib menunjukkan surat perintah penyitaan kepada orang yang memiliki atau menguasai aset.

Penyitaan harus disertai berita acara yang ditandatangani penyidik, pemilik atau penguasa aset, serta dua orang saksi.

Khusus aset berupa tanah atau benda tidak bergerak lainnya, penyidik wajib memberitahukan dan mencatatkan penyitaan kepada pejabat yang berwenang.

Aset yang Berada di Luar Negeri

Pasal 16 mengatur permintaan pemblokiran atau penyitaan kepada lembaga berwenang di negara tempat aset berada.

Apabila permintaan tersebut ditolak, penyidik dapat memblokir atau menyita aset di Indonesia yang dimiliki atau dikuasai orang tersebut sebagai pengganti dengan nilai setara.

Penyerahan Aset kepada Jaksa Agung

Pasal 17 mewajibkan penyidik menyerahkan aset yang telah disita beserta dokumen pendukungnya kepada Jaksa Agung.

Sebelum penyerahan, penyidik wajib meminta penetapan Pengadilan Negeri mengenai aset yang disita.

Penggunaan Sementara oleh Pihak Ketiga

Pasal 18 memberikan kemungkinan kepada Jaksa Agung untuk memberikan izin sementara kepada pihak ketiga yang sebelumnya telah menggunakan atau memanfaatkan aset.

Izin tersebut memiliki sejumlah persyaratan, antara lain tidak mengubah bentuk fisik aset, tidak mengalihkan pemanfaatannya, melakukan pemeliharaan, dan tidak menggunakannya untuk tindakan melawan hukum.

Hak Mengajukan Keberatan

Pasal 19 merupakan salah satu ketentuan penting untuk perlindungan masyarakat.

Setiap orang yang merasa dirugikan akibat pemblokiran atau penyitaan berhak mengajukan keberatan apabila aset tersebut merupakan miliknya secara sah atau bukan merupakan aset tindak pidana.

Keberatan dapat disertai permintaan ganti kerugian.

Dalam rancangan 2022, keberatan diajukan secara tertulis kepada atasan langsung penyidik paling lama 14 hari kerja sejak pemblokiran atau penyitaan.

Pasal 20 menegaskan bahwa selama masa pemblokiran dan penyitaan, aset tidak dapat dialihkan.

5. Pemberkasan dan Pengajuan Permohonan Perampasan

Proses perampasan tidak berhenti pada pemblokiran dan penyitaan. Aparat harus menyusun dokumen dan alat bukti untuk diajukan ke pengadilan.

Tahapan ini diatur dalam Pasal 21 sampai Pasal 30.

Pemberkasan oleh Penyidik

Pasal 21 mengatur bahwa penyidik harus melakukan pemberkasan paling lama tujuh hari sejak pemblokiran atau penyitaan dilakukan.

Pemberkasan disertai alat bukti untuk mendukung permohonan perampasan.

Apabila terdapat keberatan dari pihak yang merasa dirugikan, keberatan tersebut harus ikut dimasukkan dalam berkas.

Pemberkasan Benda Sitaan

Pasal 22 mengatur kemungkinan kementerian atau lembaga yang bertanggung jawab secara fisik atas benda sitaan mengajukan permohonan perampasan melalui Jaksa Penuntut Umum.

Pemeriksaan Kelengkapan Berkas

Pasal 23 mengatur tahapan penyerahan berkas kepada Jaksa Pengacara Negara (JPN).

JPN memeriksa kelengkapan berkas dan dapat mengembalikannya kepada penyidik apabila masih terdapat kekurangan.

Setelah lengkap, JPN mengajukan permohonan perampasan kepada Pengadilan Negeri.

Isi Permohonan Perampasan

Pasal 24 mengatur bahwa permohonan diajukan secara tertulis oleh JPN.

Dokumen permohonan harus mencantumkan identitas JPN, informasi mengenai aset, waktu dan tempat penyitaan, identitas pemilik atau penguasa aset jika diketahui, alasan hukum, serta alat bukti dan dokumen pendukung.

Pasal 25 memberikan kewenangan kepada JPN untuk bertindak atas nama negara tanpa memerlukan surat kuasa khusus.

Pengadilan yang Berwenang

Pasal 26 mengatur bahwa permohonan diajukan kepada Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi keberadaan aset.

Apabila aset tersebar di beberapa wilayah pengadilan, permohonan dapat diajukan ke salah satu Pengadilan Negeri yang berwenang.

Pasal 27 memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk menetapkan pengadilan lain apabila pengadilan yang semestinya menangani perkara tidak memungkinkan melakukan pemeriksaan.

Sementara itu, Pasal 28 menentukan bahwa permohonan terhadap aset yang berada di luar negeri diajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pengumuman kepada Masyarakat

Pasal 29 dan Pasal 30 mengatur penetapan majelis hakim serta kewajiban mengumumkan permohonan perampasan aset.

Pengumuman dilakukan melalui papan pengumuman pengadilan dan media cetak dan/atau media elektronik selama tiga hari berturut-turut.

Tujuannya memberikan kesempatan kepada pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap aset untuk mengetahui proses tersebut.

6. Keberatan, Persidangan, dan Pembuktian

Bagian ini merupakan salah satu bagian paling krusial karena menentukan bagaimana hakim memutuskan apakah aset benar-benar dapat dirampas negara.

Pengaturannya terdapat dalam Pasal 31 sampai Pasal 44.

Hak Pihak Ketiga Mengajukan Perlawanan

Pasal 31 memberikan hak kepada setiap orang yang merasa dirugikan untuk mengajukan perlawanan apabila meyakini bahwa aset yang dimohonkan perampasan bukan merupakan aset tindak pidana.

Perlawanan diajukan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri sebelum atau pada hari persidangan.

Penetapan Jadwal dan Pemanggilan

Pasal 32 mengatur penetapan hari sidang oleh ketua majelis hakim.

Pasal 33 mengatur pemanggilan JPN dan pihak yang diketahui memiliki atau menguasai aset.

Pemanggilan harus dilakukan paling lambat tiga hari kerja sebelum persidangan.

Apabila pihak yang dipanggil tidak berada di tempat, surat panggilan dapat disampaikan kepada anggota keluarga atau kepala desa/lurah sesuai ketentuan rancangan.

Persidangan Terbuka untuk Umum

Pasal 34 dan Pasal 35 mengatur bahwa pemeriksaan perkara dilaksanakan berdasarkan hukum acara yang berlaku, dengan ketentuan khusus dalam undang-undang ini.

Pemeriksaan dilakukan oleh majelis hakim dalam sidang terbuka untuk umum.

Pasal 36 mengatur kehadiran para pihak dan penundaan persidangan apabila salah satu pihak tidak hadir.

Apabila JPN tidak hadir tanpa alasan sah setelah tiga kali penundaan dan pemanggilan patut, permohonan perampasan dinyatakan gugur.

Sebaliknya, jika pihak yang mengajukan keberatan tidak hadir tanpa alasan sah setelah dipanggil secara patut, pemeriksaan dapat dilanjutkan tanpa kehadirannya.

Siapa yang Harus Membuktikan Asal-Usul Aset?

Pasal 37 mewajibkan JPN membuktikan bahwa aset yang dimohonkan untuk dirampas merupakan aset tindak pidana.

Sementara itu, Pasal 38 mengatur bahwa pihak yang mengajukan keberatan atau perlawanan wajib membuktikan bahwa aset tersebut merupakan miliknya secara sah atau bukan merupakan aset tindak pidana.

Ketentuan ini menjadi salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian publik karena berkaitan langsung dengan beban pembuktian dan perlindungan hak kepemilikan.

Alat Bukti yang Digunakan

Pasal 39 mengatur kewajiban JPN menghadirkan aset dalam persidangan. Apabila aset tidak dapat dihadirkan, pemeriksaan dapat dilakukan di lokasi aset berada.

Pasal 40 mengatur alat bukti yang sah, meliputi:

  1. Surat.
  2. Dokumen.
  3. Keterangan saksi.
  4. Keterangan ahli.
  5. Alat bukti lain yang terungkap di persidangan.

Pengambilan Keputusan Hakim

Pasal 41 mengatur musyawarah majelis hakim dalam mengambil keputusan.

Apabila tidak tercapai kesepakatan, keputusan dapat diambil melalui pemungutan suara. Pendapat hakim yang berbeda dilampirkan dalam putusan.

Pasal 42 mengatur unsur yang harus tercantum dalam putusan pengadilan, termasuk identitas aset, pertimbangan hakim, dasar hukum, diterima atau ditolaknya permohonan, dan kemungkinan pemberian ganti kerugian.

Kapan Aset Dapat Dirampas dan Kapan Harus Dikembalikan?

Pasal 43 mengatur bahwa permohonan perampasan diterima apabila JPN berhasil membuktikan bahwa aset merupakan aset tindak pidana.

Sebaliknya, Pasal 44 mengatur bahwa apabila pihak yang mengajukan keberatan dapat membuktikan kepemilikan sah atau bahwa aset bukan merupakan aset tindak pidana, permohonan perampasan harus ditolak.

Putusan tersebut harus memuat perintah pengembalian aset kepada pihak yang berhak.

7. Putusan, Upaya Hukum, dan Pelaksanaan Perampasan

Setelah persidangan selesai, pengadilan menerbitkan putusan yang menentukan nasib aset.

Pengaturannya terdapat dalam Pasal 45 sampai Pasal 49.

Pasal 45 menyatakan bahwa putusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Pasal 46 mengatur penyampaian putusan kepada JPN paling lama lima hari kerja setelah diucapkan.

Pasal 47 mengatur bahwa upaya hukum terhadap putusan tersebut hanya berupa kasasi. Putusan kasasi bersifat final dan mengikat.

Selanjutnya, Pasal 48 mengatur pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap oleh JPN.

Apabila aset dinyatakan dirampas untuk negara, aset diserahkan kepada lembaga yang berwenang mengelola aset tindak pidana.

Penyerahan dilakukan paling lambat 14 hari kerja sejak putusan diterima.

Pasal 49 memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk menetapkan peraturan guna memperlancar proses peradilan permohonan perampasan aset.

8. Pengelolaan Aset yang Telah Dirampas

Perampasan aset tidak hanya menyangkut pengambilan kekayaan dari pihak yang diduga berkaitan dengan tindak pidana. Negara juga harus memastikan aset yang telah dikuasai tidak hilang nilainya atau disalahgunakan.

Fungsi pengelolaan diatur dalam Pasal 50 sampai Pasal 62 rancangan 2022.

Prinsip Pengelolaan Aset

Pasal 50 menetapkan lima asas pengelolaan, yaitu profesionalitas, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, dan akuntabilitas.

Pasal 51 dan Pasal 52 memberikan tugas serta kewenangan pengelolaan kepada Jaksa Agung.

Ruang lingkupnya meliputi:

  • Penyimpanan aset.
  • Pengamanan aset.
  • Pemeliharaan aset.
  • Penilaian aset.
  • Pemindahtanganan aset.
  • Penggunaan aset.
  • Pemanfaatan aset.
  • Pengembalian aset.

Penyimpanan dan Pengamanan

Pasal 53 mengatur tanggung jawab Jaksa Agung atas aset yang berada dalam penguasaannya.

Penyimpanan, pemeliharaan, dan pengamanan bertujuan menjaga nilai aset.

Dalam pelaksanaannya, Jaksa Agung dapat menunjuk Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara atau pihak lain.

Pasal 54 mengatur tiga jenis pengamanan, yakni administrasi, fisik, dan hukum.

Penilaian Aset

Pasal 55 mengatur penilaian aset pada saat diterima atau diserahkan kepada JPN.

Penilaian dapat dilakukan melalui kerja sama dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Hasilnya dituangkan dalam laporan penilaian aset.

Penjualan Aset Sebelum Putusan Final

Pasal 56 merupakan salah satu ketentuan yang perlu diperhatikan.

Dalam rancangan tersebut, Jaksa Agung dapat melakukan pemindahtanganan aset sebelum maupun setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pemindahtanganan dapat dilakukan melalui penjualan.

Penjualan sebelum putusan berkekuatan hukum tetap dilakukan atas permintaan penyidik atau JPN melalui kantor lelang negara.

Hasil lelang disetorkan langsung ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak.

Ketentuan ini penting dikaji karena menyangkut bagaimana negara mempertahankan nilai aset selama proses hukum berlangsung dan bagaimana hak pemilik atau pihak ketiga dilindungi apabila putusan akhirnya tidak mengabulkan perampasan.

Pemanfaatan Aset untuk Kepentingan Negara

Pasal 57 mengatur pengelolaan aset yang tidak terjual melalui mekanisme pengelolaan barang milik negara.

Pasal 58 mengatur penggunaan atau pemanfaatan aset yang telah dirampas berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap setelah memperoleh persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pemanfaatannya harus memperhatikan kepentingan negara dan kepentingan umum.

Pengembalian kepada Pihak yang Berhak

Pasal 59 menegaskan bahwa pengembalian aset kepada pihak ketiga atau pihak lain, baik sebagian maupun seluruhnya, dilakukan berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

9. Transparansi dan Pengawasan Pengelolaan Aset

Pengelolaan aset hasil tindak pidana memiliki risiko penyalahgunaan apabila tidak disertai sistem pengawasan yang memadai.

Dalam rancangan 2022, Pasal 60 mewajibkan pembangunan sistem informasi aset tindak pidana berbasis elektronik yang terintegrasi.

Sistem tersebut sekurang-kurangnya memuat:

  1. Jenis aset.
  2. Nilai aset.
  3. Status aset.
  4. Ringkasan kasus.
  5. Surat perintah pemblokiran atau penyitaan.
  6. Lokasi penyimpanan, pengamanan, dan pemeliharaan.
  7. Pendapatan dari hasil pemeliharaan aset.
  8. Biaya penyimpanan dan pemeliharaan.
  9. Informasi lelang dan hasil penjualan.
  10. Informasi putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Pasal 61 mengatur bahwa Jaksa Agung bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan menyampaikan laporan kepada Presiden setiap enam bulan.

Pertanggungjawaban dilakukan melalui laporan kinerja, laporan keuangan, laporan tahunan, dan pembukaan akses informasi pengelolaan aset.

Pasal 62 menyerahkan pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan aset kepada Peraturan Pemerintah.

10. Kerja Sama Internasional

Perampasan aset tidak selalu berhenti pada wilayah Indonesia. Kekayaan hasil tindak pidana dapat dipindahkan ke luar negeri atau disimpan melalui berbagai bentuk kepemilikan.

Karena itu, Pasal 63 dan Pasal 64 mengatur kerja sama internasional.

Pasal 63 memberikan dasar bagi pemerintah untuk bekerja sama dengan negara lain dalam penelusuran, pemblokiran, penyitaan, dan perampasan aset.

Kerja sama dapat dilakukan melalui perjanjian bilateral, regional, multilateral, maupun berdasarkan hubungan baik dengan prinsip timbal balik atau resiprositas.

Pasal 64 memungkinkan pemerintah membuat perjanjian pembagian hasil, termasuk penggantian biaya atas hasil perampasan aset yang melibatkan negara lain.

11. Pendanaan dan Ketentuan Penutup

Bagian terakhir rancangan BPHN 2022 mengatur pendanaan dan pemberlakuan undang-undang.

Pasal 65 menyatakan bahwa seluruh pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan undang-undang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pasal 66 mengatur bahwa peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan aset yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.

Pasal 67 mewajibkan pembentukan peraturan pelaksanaan paling lama satu tahun sejak undang-undang diundangkan.

Pasal 68 mengatur bahwa undang-undang mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Bagaimana Perkembangan RUU Perampasan Aset pada 2026?

Rancangan yang dijelaskan di atas berasal dari lampiran Naskah Akademik BPHN 2022. Dokumen tersebut memuat 68 pasal dan tidak boleh dianggap sebagai naskah final DPR tahun 2026.

Dalam perkembangan pembahasan terbaru, Komisi III DPR bersama pemerintah menyelesaikan 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), dengan rincian:

  • 160 DIM tetap.
  • 135 DIM redaksional.
  • 40 DIM substansi.
  • 44 DIM dihapus.
  • 18 DIM substansi baru.

Hasil pembahasan mengembangkan rancangan dari 67 menjadi 74 pasal.

Dalam laporan Panja pada 19 November 2026, terdapat sepuluh pokok pengaturan yang menjadi perhatian, yakni:

  1. Penguatan prinsip efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia.
  2. Pengaturan ruang lingkup tindak pidana, jenis, nilai, dan kriteria aset yang dapat dirampas.
  3. Penegasan bahwa perampasan aset tidak menghapus tuntutan pidana terhadap pelaku.
  4. Pembagian kewenangan dalam penelusuran, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan, dan pelaksanaan putusan.
  5. Perlindungan terhadap pihak ketiga yang beriktikad baik.
  6. Pengembalian aset kepada korban tindak pidana.
  7. Pembentukan mekanisme pengelolaan aset secara profesional dan akuntabel.
  8. Pengawasan terhadap perampasan dan pengelolaan aset oleh badan independen.
  9. Pencegahan penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum.
  10. Pemanfaatan teknologi dan sistem informasi untuk transparansi serta akuntabilitas.

Salah satu perubahan yang menonjol adalah penguatan kelembagaan pengelolaan dan pengawasan aset, termasuk pembentukan badan pengelola serta badan pengawas sebagaimana menjadi bagian dari pembahasan DPR.

Namun, rincian bunyi setiap pasal dalam naskah 74 pasal perlu merujuk pada dokumen hasil pembahasan terbaru, bukan menyalin begitu saja rancangan 2022.

Apa yang Perlu Diawasi Publik?

RUU Perampasan Aset membawa tujuan penting dalam pemberantasan korupsi dan pemulihan hasil kejahatan. Namun, besarnya kewenangan negara dalam mengambil alih kekayaan seseorang harus selalu disertai mekanisme pengawasan yang kuat.

Setidaknya terdapat beberapa persoalan yang perlu mendapat perhatian:

Perlindungan Hak Kepemilikan

Negara harus memiliki dasar yang jelas untuk membuktikan hubungan antara aset dan tindak pidana. Kekayaan yang diperoleh secara sah tidak boleh dirampas hanya karena nilainya besar atau tidak lazim.

Kepastian Hukum bagi Pihak Ketiga

Aset yang berada dalam penguasaan keluarga, mitra usaha, atau pihak lain harus diperiksa berdasarkan bukti kepemilikan dan keterlibatannya, bukan semata-mata hubungan pribadi dengan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana.

Pengawasan terhadap Aparat

Kewenangan menelusuri, memblokir, dan menyita aset harus disertai kontrol pengadilan serta mekanisme pertanggungjawaban yang efektif.

Transparansi Pengelolaan

Aset yang telah dikuasai negara harus tercatat, dinilai, disimpan, dan dimanfaatkan secara terbuka agar tidak menjadi sumber persoalan baru.

Pemulihan Hak Masyarakat

Keberhasilan perampasan aset tidak cukup diukur dari banyaknya kekayaan yang masuk ke kas negara. Pengembalian kepada korban dan pemanfaatan untuk kepentingan publik juga harus menjadi perhatian.

Kesimpulan

RUU Perampasan Aset dirancang untuk memperkuat pendekatan penegakan hukum yang tidak hanya mengejar pelaku, tetapi juga memulihkan kekayaan yang berasal dari tindak pidana.

Mekanismenya mencakup penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, permohonan ke pengadilan, pembuktian, pelaksanaan putusan, hingga pengelolaan dan pengembalian aset.

Namun, efektivitas pemberantasan kejahatan harus berjalan seiring dengan perlindungan hak konstitusional warga negara. Kewenangan negara untuk merampas aset tidak boleh berubah menjadi kewenangan tanpa batas.

Publik perlu mengawal bukan hanya pengesahan regulasi ini, tetapi juga bagaimana ketentuannya diterapkan dalam praktik.

Catatan Redaksi Pikiran Super

Artikel ini menggunakan lampiran Rancangan Undang-Undang dalam Naskah Akademik BPHN 2022 sebagai sumber uraian pasal demi pasal. Dokumen tersebut memuat 68 pasal. Informasi perkembangan legislasi 2026 disajikan terpisah berdasarkan laporan resmi DPR RI mengenai hasil pembahasan 74 pasal.

Artikel ini bukan salinan naskah final RUU 2026 dan bukan pernyataan bahwa seluruh ketentuan rancangan 2022 masih dipertahankan dalam naskah terbaru.

Sumber

  1. Badan Pembinaan Hukum Nasional, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana, 2022, khususnya Lampiran Rancangan Undang-Undang.
  2. DPR RI, DPR Sahkan RUU Perampasan Aset, Habiburokhman: Instrumen Baru Pemulihan Kerugian Negara dan Korban, 19 November 2026.
  3. DPR RI, Komisi III dan Pemerintah Sepakat Bawa RUU Perampasan Aset ke Paripurna, 18 November 2026.
  4. JDIH Setjen DPR RI, Timus-Timsin Rampungkan Naskah RUU Perampasan Aset, 18 November 2026.

Menurut kamu, bagaimana negara harus menyeimbangkan kewenangan merampas aset hasil kejahatan dengan perlindungan hak milik warga negara?

Baca Juga
Posting Komentar
Berita Terbaru
  • Simak Pasal-Pasal RUU Perampasan Aset: Dari Penelusuran hingga Pengembalian, Ini Rincian Kewenangan Negara
  • Simak Pasal-Pasal RUU Perampasan Aset: Dari Penelusuran hingga Pengembalian, Ini Rincian Kewenangan Negara
  • Simak Pasal-Pasal RUU Perampasan Aset: Dari Penelusuran hingga Pengembalian, Ini Rincian Kewenangan Negara
  • Simak Pasal-Pasal RUU Perampasan Aset: Dari Penelusuran hingga Pengembalian, Ini Rincian Kewenangan Negara
  • Simak Pasal-Pasal RUU Perampasan Aset: Dari Penelusuran hingga Pengembalian, Ini Rincian Kewenangan Negara
  • Simak Pasal-Pasal RUU Perampasan Aset: Dari Penelusuran hingga Pengembalian, Ini Rincian Kewenangan Negara